“Uang Bau” Belum Cair, LKPK Desak Pemda Bekasi Bereskan Dokumen Ke Provinsi DKI Jakarta

  • Whatsapp
Doc.Net

KORAN SIDAK – Lambatnya terkait pengurusan dokumen atau kelengkapan dokumen pencairan dana Kompensasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi 1.557 Kartu Keluarga (KK) Warga Desa Taman Rahayu Kadus III tiga Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi yang Terdampak Unit Pengelolaan Sampah Terpadu (UPST) Bantar Gebang, (16/10/2020).

Anwar Soleh atau sapaan akrabnya Kang Uban Ketua Lemabaga Komunitas Pengawas Korupsi LKPK DPC Kabupaten Bekasi angkat bicara dengan tegas mengatakan Pemerintah Kabupaten Bekasi harus segara dan cepat mengurus dokumen yang diperlukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, supaya pencairan dana kompensasi BLT bagi warga yang terdampak UPST Bantar Gebang cepat terealisasi.

Bacaan Lainnya

Menurutnya Warga RW 05, 06 dan RW 07, Desa Taman Rahayu Kadus III tiga Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi sebanyak 1557 Kepala Keluarga KK sudah lama menunggu cairanya dana kompensasi BLT dari UPST Bantar Gebang.

“Karena mereka sudah membuat buku rekening BJB yang beberapa bulan lalu, tetapi tak kunjung juga dana kompensasi masuk ke rekening warga penerima dana kompensasi harus cepat dan tanggap Pemerintah Kabapaten Bekasi coba di Kota Bekasi dari Triwulan pertama sampai triwulan ke III (tiga) dana kompensasi BLT sudah di terima warga terdampak UPST Bantar Gebang,” tandasnya.

Lanjutnya ia menegaskan kami minta kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Dinas yang terkait yang mengurus dana kompensasi warga terdampak UPST Bantar Gebang agar secepatnya mengurus dokomen atau kelengkapan pencairan dana kompensasi agar warga Desa Taman Rahayu Kadus III tiga Kecamatan Setu tidak resah.

Pos terkait