Soal Rutilahu di Pebayuran, Camat dan Fasilitator Bungkam

  • Whatsapp

KORAN SIDAK, Bekasi – Camat Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Hanip sepertinya enggan memberikan keterangan terkait adanya indikasi markup anggaran untuk perbaikan rumah tidak layak huni di Desa Sumbereja.

Padahal sebelumnya, dia pernah mengatakan akan memanggil Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Kepala Desa Sumbereja.

Bacaan Lainnya

“Saya akan panggil Ketua LPM desa dan Kepala Desa,” ujarnya singkat.

Sementara itu, Ketua LPM Desa Sumbereja, Iim kepada koransidak.com mengatakan, jika pihaknya mengikuti arahan dari Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).

“Ini saya ikut perintah dari TFL, kata TFL uang sudah masuk rekening dan sudah boleh berjalan Rutilahu,” terang Iim melalui pesan singkat WhatsApp.

Dia menjelaskan, untuk pencairan uang yang sudah masuk rekening, syaratnya material harus sudah mengirimkan barang sebanyaj 50 persen dari anggaran yang diterima.

“Setelah barang tersalurkan 50 persen, baru lah kami membuat proposal permohonan pencairan anggaran,” terang Iim.

Untuk mengetahui hal tersebut, koransidak.com mencoba menghubungi Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), Toni. Namun Toni yang bertugas sebagai TFL pun sepertinya enggan memberikan keterangan ketika dimintai tanggapannya soal rutilahu di Desa Sumbereja. (*)

Pos terkait