Skandal Mega Proyek, Mahasiswa Turun ke Jalan

  • Whatsapp
Mahasiswa Adakan Aksi di depan Gedung Kejagung RI.

KORAN SIDAK – Puluhan aktivis mahasiswa Bekasi yang mengatasnamakan diri Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Grasi) menggelar aksi unjuk rasa (Unras) digedung Kejaksaan Agung (Kejagung RI) di Jl. Sultan Hasanuddin Dalam, Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kamis (9/7/2020).

Yusril Nager, Koordinator Lapangan mengukapkan bahwa Kota Bekasi merupakan Kota yang terkenal dengan Kota Metropolitan, namun tidak hanya metropolitan saja sebagai ciri dari pada kota akan tetapi kota bekasipun sangat terkenal dengan perilaku koruptifnya. Dimulai dari pejabat level bawah hingga level atas semuanya sangat lincah di dalam soal penggelapan dana ataupun penyalahgunaan anggaran. Seperti yang kita ketahui saat ini, sebanyak lima (5) paket proyek besar Multiyears yang berasal dari dana APBD Kota Bekasi TA 2017 disasar oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) karena disinyalir salah satu modus penggangsiran APBD melalui proyek Multiyears tersebut penuh dengan rekayasa dan banyak melanggar aturan. Proyek Multiyears yang menelan anggaran hampir Rp 300 miliyar adalah proyek yang penuh rekayasa antara Pemerintah Kota Bekasi dan DPRD-nya.

Bacaan Lainnya

“Proyek ini tidak ada kajian, lalu tiba-tiba menjadi proyek Multiyears. Anggaran yang dialokasikan untuk 5 paket kegiatan proyek Multiyears tersebut sarat kejanggalan. Pasalnya, saat ini sedang dalam kajian Kejagung RI,” tegas Yusril.

Adapun proyek kegiatan tersebut, sambung Yusril, diantaranya;
1). Proyek pembangunan gedung teknis bersama, yang terdiri dari perencanaan DED, Jasa Konsultansi ANDALALIN, Jasa Konsultansi AMDAL, Jasa Konsultansi manajemen konstruksi dan pelaksanaan pembangunan, total pagu anggaran sebesar Rp 73, 6 miliar.
2). Proyek Pembangunan kantor Dinas Perhubungan Kota Bekasi, mulai dari jasa Konsultansi AMDAL, jasa Konsultansi ANDALALIN, dan manajemen konstruksi, serta pelaksanaan proyek lanjutan di tahun 2017 total pagu anggaran sebesar Rp 20,3 miliar.
3). Proyek Rehabilitasi Lapas Bulak Kapal, yang terdiri dari proyek jasa konsultansi
ANDALALlN, Perencanaan teknis, manajemen konstruksi, serta pelaksanaan lanjutan pembangunan khusus tahun 2017 total pagu anggaran sebesar Rp 83,8 miliar
4). Proyek Pembangunan RSUD Pelayanan Paru, mulai dari jasa Konsultansi AMDAL dan ANDALALIN, sampai pelaksanaan Ianjutan di tahun 2017 total pagu anggaran sebesar Rp 70 miliar.
5). Proyek Pembangunan Kantor Imigrasi, yang terdiri dari proyek jasa konsultansi AMDAL, & ANDALALIN dan manajemen konstruksi serta proyek pembangunan Ianjutan di tahun 2017 total pagu anggaran sebesar Rp 33,1 miliar.

Yusril menegaskan, menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat 1 berbunyi; “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Sementara itu, Adriyanto selaku Jenderal Lapangan turut menyampaikan kalau usulan dan Perencanaan Tahun Jamak dilakukan pada saat periode masa jabatan Walikota Bekasi akan berakhir dan terindikasi kejanggalan, seperti;
1). Perencanaan Penganggaran 5 kegiatan tidak berdasarkan sesuai RPJMD dan Rencana Strategis Daerah dan terkesan dipaksakan!
2). Item-item rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD Kota Bekasi seperti melibatkan TP4D diduga tidak dilakukan!
3). Diduga IP Adress dari Pihak ketiga pada saat melakukan penawaran berasal dari IP Adress yang sama. Hal ini harus dikonfirmasikan kepada BPK yang telah melakukan Pemeriksaan!
4). Lima kegiatan Proyek yang dilaksanakan sejak Tahun 2017 pada akhirnya mangkrak sehingga tidak menghasilkan Output apalagi Outcome dan hal ini tidak sesuai dengan prinsip tujuan pelaksanan kegiatan!
5). Harus dicari DALANG BESAR yang bisa mempengaruhi point 1 sampai dengan 4 sehingga kegiatan-kegiatan ini akhirnya dilaksanakan!
6). Perencanaan Tahun jamak dilaksanakan pada saat periode masa jabatan Walikota akan berakhir, jelas melanggar Permendagri tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang diduga demi kepentingan Pilkada!

“Maka dengan ini kami atas nama Gerakan Rakyat Anti Korupsi ( GRASI) meminta kepada KEJAGUNG, untuk 1). Meminta KEJAGUNG RI untuk segera menetapkan tersangka kasus Korupsi Dana APBD Kota Bekasi dalam Skandal Proyek Multiyear Tahun Anggaran 2017. 2). Agar pihak KEJAGUNG melakukan pemanggilan lanjutan para pejabat terkait yang di indikasi melakukan tindakan koruptif serta agar dilakukan pemeriksaaan atas dugaan TPPU pejabat Nomor 1 di Kota Bekasi. 3). Untuk segera di umumkan LAPJU atas pemanggilan yang sudah di lakukan,” tegas Adriyanto.

Seperti yang diketahui bersama kalau masalah Dugaan Korupsi dalam Skandal Mega Proyek Multiyear Tahun Anggaran 2017-2018 saat ini sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung RI.

Pos terkait