Respon RUU HIP Harus Solutif, Pakar Hukum : Utamakan Unjuk Pikir Daripada Unjuk Rasa

  • Whatsapp
Pakar Hukum Universitas Al Azhar

KORAN SIDAK – Penolakan demi penolakan atas RUU HIP yang semakin santer terdengar Kembali menimbulkan rasa kekhawatiran akan munculnya Gerakan-gerakan jalanan sebagai ekpresi dari penolakan tersebut. Menyikapi ini, pakar hukum Universitas Al Azhar Suparji Ahmad punya pandangan berbeda. Menurutnya, respon terhadap suatu isu tak selamanya mesti dengan unjuk rasa. Dalam beberapa hal, unjuk pikir jauh lebih diperlukan untuk menjaga kondusifitas sosial terutama di masa pandemic ini.

“Respon terhadap RUU HIP hendaknya elegan, konstruktif dan solutif, bukan malah kontraproduktif. Pola unjuk rasa perlu disubstitusi dengan unjuk pikir untuk mengatasi masalah distorsi internalisasi dan implementasi nilai-nilai Pancasila,” jelas Suparji Ahmad saat menjadi salah satu narasumber dalam diskusi virtual Human Studies Institute (HSI) Sabtu (12/07).

Bacaan Lainnya

Akan tetapi, sebagai Akademisi dibidang hukum, Suparji tetap mengapresiasi semua elemen masyarakat yang sudah menyampaikan aspirasi terkait polemik RUU HIP ini. Menurutnya, jika sampai disahkan, RUU ini sangat berpotensi meunculkan gejolak di masyarakat.

“Baru RUU saja sudah menjadi polemik apalagi disahkan,” lanjut Suparji.

Diforum yang sama, Ketua bidang Hukum, HAM, dan Perundang- undangan PBNU, KH. Robikin Emhas juga meminta DPR untuk legowo menerima penolakan masyarakat terhadap RUU HIP ini.

“Legowo saja, DPR tak perlu khawatir kehilangan muka karna membatalkan RUU HIP. Ini kan masyarakat yang mau, justru masyarakat akan memuji DPR jika siap berjiwa besar.” Tegas ulama yang sekarang aktif sebagai Staf Khusus Wapres tersebut.

Editor; Redaksi

Pos terkait