PMII : Program PTSL Kabupaten Bekasi Wajib Bebas Pungli

  • Whatsapp
Ketua PC PMII Kabupaten Bekasi M. Harun Al Rasyid

KORAN SIDAK, Bekasi – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Bekasi meminta dan memingatkan kepada pihak-pihak terkait dalam hal ini Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi dan Desa-desa di Kabupaten Bekasi yang menjalankan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2021 harus bebas pungutan liar.

“Iya PTSL adalah program pemerintah dan sudah dianggarkan jadi tidak boleh ada pungutan liar bagi masyarakat yang mendapatkannya,” ujar Ketua PC PMII Kabupaten Bekasi Sahabat M. Harun Al Rasyid pada media.

Harun melanjutkan sesuai Pasal 40 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pembiayaan PTSL dianggarkan melalui DIPA Kementerian, APBD Kabupaten/Kota, CSR Perusahaan, BUMN, BUMD dan pihak swasta lainnya yang bekerjasama sesuai peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

Adapun lanjut Harun jika ada swadaya masyarakat harus sesuai Keputusan Bersama 3 Menteri tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis untuk Wilayah Kabupaten Bekasi masuk dalam Kategori V (Jawa dan Bali) sebesar maksimal Rp. 150.000 untuk kebutuhan operasional dan lainnya.

“Jika ada masyarakat yang ingin swadaya ada juga aturannya pada SKB 3 Menteri maksimal hanya 150.000 saja dan tidak boleh sampai di atas yang sudah ditetapkan,” tegasnya

Harun menegaskan untuk program PTSL 2021 ini pemerintah harus mengevaluasi kejadian-kejadian yang sebelumnya yang terdapat kekeliruan karena adanya pungli, berdasarkan hasil investigasi PMII Kabupaten Bekasi ada sebuah temuan di Desa Sukajadi Kecamatan Sukakarya dengan pungutan kisaran mencapai dari Rp. 1.000.000 hingga Rp. 1.500.000 perbidang.

Terakhir Harun meminta temuan tersebut harus menjadi evaluasi pemerintah bagi oknum yang tidak bertanggung jawab, mestinya program ini dapat meringankan masyarakat untuk mendapatkan legalitas hak atas tanah melaui program PTSL, bukan malah menjadi program daging segar bagi pemerintah yang tidak bertanggung jawab dan mencederai konstitusi negara. (*)

Pos terkait