Penerima Manfaat Rutilahu Gak Terima Nota, Begini Kata Ketua LPM Pebayuran

  • Whatsapp
Ilustrasi Rutilahu (Foto: titknol.com)

KORAN SIDAK, Bekasi – Untuk mendukung dan mensukseskan program perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) menetapkan perturan bupati (Perbup) nomor 3 tahun 2019.

Dikeluarkannya peraturan, tentunya pemerintah menginginkan program Rutilahu dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran, baik penerima manfaat maupun barang dan juga harga materialnya.

Bacaan Lainnya

Selain itu, dengan dikeluarkannya peraturan bupati, diharapkan adanya transparansi baik penerima manfaat, anggaran dan tentunya belanja barang.

Namun kenyataannya, warga penerima manfaat perbaikan rumah tidak layak huni atau rutilahu di Desa Sumbereja, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi tidak mengetahui besaran anggaran untuk perbaikan rumahnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kecamatan Pebayuran, Mawardi mengatakan, program rutilahu yang diterima 140 warga Kecamatan Pebayuran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD tahun 2021 melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan).

“Ada 12 di Kecamatan Pebayuran yang mendapat bantuan perbaikan rumah tidak layak huni, total ada 140 rumah,” kata Mawardi melalui telpon aplikasi WhatsApp, Kamis (30/09/21).

Dia menjelaskan, setiap penerima manfaat mendapat bantuan rutilahu sebesar Rp 20 juta. Anggaran tersebut dipergunakan untuk belanja barang (material) sebesar Rp 17,5 juta dan Rp 2,5 juta dipergunakan untuk biaya tukang bangunan.

“Anggarannya Rp 20 juta, yang di gunakan untuk matrial Rp 17,5 juta dan pekerja Rp 2,5 juta dan anggaranpun belum tersalurkan,” jelasnya.

Sementara lanjutnya, untuk nota belanja barang akan di serahkan kepada masing-masing penerima manfaat setelah kegiatan selesai.

“Sementara ini pihak LPM hanya menginformasikan jumlah besaran kiriman matrial sesuai dengan kebutuhan kepada penerima manfaat,” pungkasnya. (*)

Pos terkait