Pejuang KS-NIK ‘Goyang’ Dewan Kalimalang

  • Whatsapp
Puluhan Massa yang mengatasnamakan Pejuang Kartu Sehat Bekasi mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Senin (16/12/2019).

KORAN SIDAK, Bekasi  – Lagi-lagi atas nama masyarakat Kota Bekasi mengoyangkan gerbang gedung DPRD Kota Bekasi. Aksi mereka menuntut kartu sehat  berbasis nomor induk kependudukan  (KS-NIK) di tahun 2020 nanti masih bisa di pergunakan lagi.

Hal itu Puluhan massa yang mengatasnamakan Pejuang Kartu Sehat Bekasi mendatangi  Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi yang berada di Kalimalang, Senin (16/12/2019).

Bacaan Lainnya

Koordinator Aksi, Latief mengatakan bahwa aksi massa untuk mendorong agar legislatif mendukung penuh kebijakan Pemerintah Kota Bekasi dalam sistem Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dalam produk Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK).

“Apa pun mekanismenya, apa pun programnya, kami hanya menunggu solusi praktis dari bapak semua,” ujar Latief dalam ruang Komisi IV, Senin siang.

Latief menyebut, sudah ada warga yang sdipersulit di IGD RSUD Kota Bekasi menggunakan KS-NIK, sejak isu pemberhentian .

“DPRD Kota Bekasi sebagai legislatif dan wakil rakyat bersama-sama eksekutif harus mencari solusi pergantian sementara program KS-NIK yang tengah terbaring di rumah sakit,” ucap dia.

Sebab, kabar yang beredar diberhentikannya Kartu Sehat andalan Pemkot Bekasi atas dorongan DPRD Kota Bekasi.

“Kami meminta agar DPRD berpihak kepada masyarakat. Jangan malah membentuk kekuatan untuk meniadakan kebijakan yang telah berpihak kepada rakyat kecil,” kata Latief dalam pengeras suaranya.

Sementara itu,  Anggota DPRD Kota Bekasi Fraksi PDI Perjuangan, Arief Rahman Hakim, membantah kabar jika buntut pemberhentian Kartu Sehat mulai awal Januari 2020 adalah bentuk atau dorongan DPRD.

“Saya tegaskan jika semua Fraksi di DPRD Kota Bekasi telah menyetujui dan menganggarkan Kartu Sehat dengan besaran nilai mencapai Rp 400 miliar,” kata Arief ditengah-tengah peserta aksi.

Menurutnya, pemberhentian Kartu Sehat itu atas Undang-Undang dan Permendagri dimana Jamkesda harus terintegrasi dengan Jaminan Kesehatan Nasional (Jamkesnas) melalui Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

“Kalau kita (DPRD-red) sudah bersepakat dengan Wali Kota Bekasi. Bahkan kami juga mendukung Pemkot untuk melakukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Jadi kita ini (DPRD) hanya menjadi korban opini dan tersudut menjadi dalang dihentikannya KS,” pungkasnya. (Jelly)

Pos terkait