Memaknai HPSN 2021, Sampah Bahan Baku Ekonomi di Masa Pandemi

  • Whatsapp

Oleh : Bagong Suyoto

Ketua Koalisi Persampahan Nasional (KPNas), Ketua Umum Asosiasi Pelapak dan Pemulung Indonesia (APPI)

Bacaan Lainnya

KORAN SIDAK – Dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2021 pada 21 Februari, sejumlah lembaga pegiat persampahan dan lingkunan hidup mengadakan kegiatan Pelatihan Pengolahan Sampah Organik dan Pembagian Alat Penlindung Diri (APD). Acara dilaksanakan di sekretariat TPS 3R Nur Hikmah Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, 22 Januari 2021. 

Sejumlah lembaga tersebut diantaranya Asosiasi Pelapak dan Pemulung Indonesia (APPI), Koalisi Persampahan Nasional (KPNas), Koalisi KAWALI Jawa Barat dan Bekasi Raya, Perkumpulan Gerakan Aksi Persampahan Indonesia (GAPINDO), Jajaka Nusantara dan TPS 3R Nurul Hikmah Sumberjaya. Berbagai lembaga tersebut termotivasi adanya permasalahan sampah tak kunjung usai, sehingga perlu memberikan solusi nyata. Bahwa penanganan sampah harus dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan berbagai stakeholders.

Berbarengan dengan kegiatan tersebut APPI menyerahkan APD dari Ditjen Pengelolaan Sampah dan Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI kepada 15 pemulung di wilayah Sumberjaya. Mereka merupakan pekerja pada TPS 3R Nur Hikmah dan pemulun. Pemberian APD sebagai pentuk kepedulian KLHK terhadap kesehatan pemulung dan pekerja persampahan.

Kegiatan pelatihan dan advokasi pengelolaan sampah pada anggota masyarakat yang menekuni pekerjaan ini, seperti pemulung, tukang sortir, sopir pengangkut sampah, pelapak, dll ingin ikut memaknai HPSN 2021: “Sampah Bahan Baku Ekonomi di Masa Pandemi”. Selama ini mereka bernafkah dan melangsungkan kehidupan dari sampah. Sampah sebaai sumber kehidupan. Mereka disebut sektor informal, bekerja tanpa perlindungan dan jaminan hukum, asuransi, keamanan kesehatan, dll. Sektor informal persampahan riskan dan rawan jaminan kehidupan.

Sampah Bahan Baku Ekonomi di Masa Pandemic merupakan thema yang diusung pada Acara Puncak Peringatan HPSN 2021 diselenggarakan secara virtual, yang dibuka oleh Rosa Vivien Ratnawati Ditjen PSLB3 KLHK pada 22 Februari 2021, mulai pukul 09.00 wib. Ditjen PSLB3 KLHK meluncurkan dan menyerahkan buku Peta Jalan Kajian Daur Ulang Plastik dan Kertas Dalam Negeri kepada ADUPI, ASOBSI, API, APPI, APSI, APKI, IPR, IPRO, Perwakilan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Puncak perhelatan itu, Menteri KLHK Siti Nurbaya Bakar menyerahkan Penghargaan Kinerja Pengurangan Sampah dan Penerima Dana Insentif Daerah (DID) Tahun 2020 kepada satu Pemerintah Provinsi dan 13 Pemerintah Kabupaten/Kota. Kemudian penyerahan Penghargaan Lifetime Achievement Award kepada tokoh pengelolaan sampah, yaitu Prof. DR. Enri Damanhuri dari akademisi, DR. Bambang Suwerda dari praktisi dan Titik Puspa dari kalangan seminam/seni. Selanjutnya Peluncuran Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) serta Peluncuran Virtual Exibition Festifal Peduli Sampah.

Menurut Ditjen PSLB3 KLHK, saat ini pengelolaan persampahan dituntut untuk dapat menuju pada ekonomi sirkular. Ekonomi sirkular bertujuan untuk mempertahankan nilai produk, material, dan sumber daya selama mungkin dengan mengembalikannya ke dalam siklus produk di akhir penggunaannya, serta meminimalisir pembentukan limbah. Perubahan pola pikir pengelolaan sampah yang dulunya menganut paradigma kumpul, angkut, buang kini menjadi memandang sampah sebagai bahan baku yang bernilai ekonomis.

Selanjutnya dikatakan, pada tanggal 27 Mei 2020, pemerintah telah menetapkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri dan Kapolri melalui Surat Menteri Perdagangan Nomor: 482 Tahun 2020, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.235/Menlhk/Pslb3/Plb.3/5/2020, Menteri Perindustrian Nomor: 715 Tahun 2020 dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kb/1/V/2020 tentang Pelaksanaan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun sebagai Bahan Baku Industri. SKB ini diharapkan dapat mempercepat ketersediaan bahan baku industri dalam negeri untuk kelompok kertas dan kelompok plastik sebagai pengganti bahan baku impor limbah non berbahaya dan beracun.

Dalam buka Peta Jalan Kajian Daur Ulang Plastik dan Kertas Dalam Negeri (KLHK, 2020) disebutkan, data yang dikumpulkan, diperoleh perhitungan kapasitas daur ulang dari pasca konsumsi atau CAR sekitar 0,421 juta ton/tahun terdiri dari sampah plastik yang terkumpul dari sektor informal (pemulung) sebagai proporsisi tertingi, 84,3%. Hal ini menunjukkan sektor informal menjadi kontributor utama rantai daur ulang.

Sedangkan Bank Sampah, memberi kontribusi 2,7% saja, namun memberi kualitas plastik pasca konsumsi jauh lebih baik. Saat ini terdapat lebih dari 11 ribu bank sampah, baik unit maupun induk tersebar di seluruh Indonesia. Fasilitas pengolahan rumah tangga, yakni TPS 3R, TPST, PDU dan sistem lainnya berkontribusi sekitar 13% dari kapasitas post consummer recycling (PCR) plastik.

Sementara total kapasitas pengumpulan sampah daur ulang kertas mencapai 3,2 juta ton/tahun. Berbeda dengan plastik, angka ini gabungan dari pasca konsumsi (PCR) dan pasca industry (PI). Hal ini disebabkan kurangnya informasi untuk membedakan komposisi masing-masing. Kita butuh penelitian lebih detail.

Sama seperti ekosistem daur ulang palstik, sektor informal menjadi kontributor pengumpulan terbesar, sekitar 80%. Bailling station dan KITAS menjadi kontributor pengumpul berikutnya, sekitar 19%. Sedangkan bank sampah berkontribusi sekitar 1% dari total kapasitas daur ulang kertas.

Dalam sambutannya Menteri LHK mengatakan, HPSN 2021 menjadi momentum penting untuk memperkuat posisi sektor pengelolaan sampah sebagai pednorong pertumbuhan perekonomian nasional. Hal ini merupakan perwujudkan dari salah satu prinsip pengelolaan sampah berkelanjutan, yaitu waste to resources melalui pelaksanaan ekonomi sirkular (circular economy) dan sampah menjadi energi alternatif.

Selanjutyna Menteri LHK menguraikan, pendekatan ekonomi linier dalam pengelolaan sampah dengan ciri khas make, consume dan dispose diganti dengan ekonomi sirkular dengan memegang prinsip regenerate natural system, design out of waste, dan keep product and material in use melalui strategi elimination, reuse, dan material circulation dengan menjalankan phase out dan kemasan barang sekali pakai, redesign barang dan kemasan barang agar tahan lama (durable), dapat dikembalikan untuk diguna ulang (returnable and reusable), dapat didaur ulang (returnable and reusable), dapat didaur ulang (recyclable), mudah diperbaiki (repairable), dapat diisi ulang (refillable), dapat di-charge ulang (rechargeable), dan dapat dikomposkan (compostable).

Pendektan baru dimaksud tepat menggantikan pendekatan end of pipe atau dengan melakukan kombinasi kerja dengan pendekatan end of pipe yang selama ini dijalankan, yakni dengan mengimplementasikan prinsip 3R (reduce, reduce, recycle), tanggung jawab diperluas (extended producer responsitibility, EPR), pengolahan dan pemanfaatan sampah menjadi sumber daya, baik sebagai bahan baku maupun sumber energi terbarukan, serta pemrosesan akhir sampah di TPA yang berwawasan lingkungan hidup.

Menteri LHK menyebutkan, jumlah timbulan sampah saat ini masih sangat besar sekitar 67,8 juta ton pada 2020. Jumlah ini diprediksi akan terus bertambah jika tidak ada upaya-upaya serius yang dilakukan. Maka perlu langkah pengelolaan sampah lebih baik, yang direfleksikan dalam langkah-langkah komunikasi, informasi dan penyadar-tahuan atau edukasi (KIE).

Sesuai Perpres No. 97/2017, bahwa target pengurangan sampah 30% dan penanganan sampah 70% pada tahun 2025. Merupakan turunan dari UU No. 18/2008 tentan Pengelolaan Sampah dan PP No. 81/2012 tentan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tanga. Konteks ini menjadi sangat penting melakukan langkah-langkah konkrit pada tingkat lebih teknis dan lapangan dengan dukungan multi-teknologi. Pekerjaan ini hendaknya mengikuti hierarki pengelolaan sampah agar dapat mengembalikan sampah menjadi sumberdaya ekonomis dan mendapat manfaat dari Energy from Waste (EfW).

APPI, KPNas, Koalisi KAWALI Jawa Barat dan Bekasi Raya, GAPINDO), Jajaka Nusantara dan TPS 3R Nurul Hikmah meminta kepada pemerintah pusat dan kabupaten/kota memperkuat kerja-kerja pemulung. Pemulung dan sektor informal telah berpuluh-puluh tahun memberi bakti nyata dalam pengelolaan sampah sistem 3R (reduce, reuse, recycle) di negeri ini. Dari kegiatan 3R itu mampu menciptakan lapangan kerja dan memperbesar industri daur ulang di Indonesia. Mereka pantas dijuluki sebagai Pahlawan 3R Sampah. Hal ini diuraikan secara jelas dalam buku Tri Bangun L. Sony dan Bagong Suyoto, Pemulung Sang Pelopok 3R Sampah (2005).

Pemulung dan sektor informal mempunyai peran penting dalam siklus daur ulang plastik dan kertas. Pemerintah pusat secara jelas mengakui peran pemulung tersebut. Guna menambah semangat dan produktivitas sektor informal maka perlu dukungan investasi, infrastruktur, teknologi, anggaran operasional, pemasaran daur ulang, dan informasi yang tepat dan cepat.

Selain itu, pemulung dan sektor informal perlu dukungan legalitas kegiatan/usaha, peningkatan kapasitas, ketrampilan dan wawasan serta pendampingan berkelanjutan. Dalam konteks ini aktivitas advokasi dan pelatihan-pelatihan pengelolaan sampah dan kesehatan lingkungan akan tetap dibutuhkan di masa sekarang dan mendatang.

Pos terkait