KS-NIK Membuat Masyarakat Kota Bekasi Seakan Terpenjara

  • Whatsapp
Machfudin Latif, Ketua Umum Aliansi Rakyat Bekasi

Oleh: Machfudin Latif

Berkaitan isu yang tangah ramai terkait pemberhentian terkait KS-NIK membuat masyarakat Kota Bekasi seakan terpenjara serta terpolitisasi dengan aturan-aturan Negeri ini, yang satu sama lain kurang sinergi padahal cukup jelas landasan aturan tersebut adalah UUD 1945 yang dijabarkan menjadi UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Keputusan Presiden Hingga Keputusan Walikota.

Bacaan Lainnya

Mengapa saya katakan terpenjara atau terpolitisasi karena telah disebutkan dalam UUD 1945 Pasal 28 H ayat 1 menyebutkan, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Hak setiap anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, ditambah Pancasila sila ke 5 “Keadilan Sosial Bagi Seluruh rakyat Indonesia”, dan itu sudah di implementasikan oleh program KS-NIK Kota Bekasi, walau banyak kontrofersi didalamnya khususnya dalam penganggaran.

Namun dibalim itu adanya peraturan lain yang akhirnya tembuat sumir, landasan hukum diatas dengan bahasa, “Pengintegrasian program daerah harus mengacu ke program nasional (KS) ke BPJS Kesehatan”, nah inilah letak ketimpangan hukum serta politisasi regulasi kepada masyarakat.

Sehat adalah HAK warga negara berdasarkan sifat yang adil dalam pelaksanaannya, adil dari mananya, buat SEHAT saja masyarakat harus terpetakan antara sikaya dengan si miskin, apalagi saat ini angka menjadi peserta BPJS.

Kesehatan sangat mencekik bagi rakyat menengah kbawah dengan adanya kenaikan tarif nominal. Mungkin bagi si kaya kenaikan ini tidak masalah, namun bagi kalangan menengah kebawah seperti pedagang kaki lima, kawan-kawan Ojek Online, dan lain lain, harusnya diperhatikan, jika 1 keluarga memiliki 3 jiwa yang ingin mendapatkan HAK mereka untuk sehat sesuai aturan Negara.

Mereka harus membayar 1 jiwa sekitar Rp.42.000 untuk kelas tiga, artinya nilai tersebut harus dikalikan 3 jiwa sekitar Rp.130.000/bulan ditambah lagi proses menjadi peserta BPJS dan pelayanan di RS dengan menggunakan fasilitas BPJS yang saya rasa kurang manusiawi, dan ini pernah saya alami juga, apa ini yang disebut sebagai Hak Warganegara untuk sehat, ini namanya politisasi kepada rakyat dalam bentuk program kesehatan yang sesungguhnya tujuan utamanya adalah mencari keuntungan dalm segi bisnis kepada rakyat, dan saya masih ingat kata-kata salah seorang anggota DPR RI bahwa Negara itu tidak boleh menjadikan Rakyat sebagai ajang bisnis.

Dan lagi-lagi rakyat dijadikan korban atas kurang sinergisnya aturan yang ada dan rakyat pula yang seakan terpenjara oleh aturan itu sendiri.

Saya rasa KS adalah program yang sangat tepat dan telah jalankan fungsinya sesuai dengan amanah yang tertera dalam UUD 1945 Pasal 28 H dan Pancasila pasal ke-5 walau syarat akan kontrofersi. Rakyat hanya ingin sehat secara utuh tanpa ada embel-embel apapun, rakyat hanya ingin mendapatkan Haknya untuk sehat dan memberikan kontribusi mereka kepada negara, bukan dijadikan alat politisi dari program yang ada.

Jika memang KS tidak diperbolehkan oleh pihak pusat, harusnya pihak pusat memberikan tekanan kepada BPJS baik dalam aturan hukum hingga nilai nominal kepesertaan yang dianggap memenuhi sebuah nilai kemanusiaan yakni Hak Sehat bagi rakyat sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila sila ke-5, dan kalo perlu mengikuti cara dan fungsi seperti Kartu Sehat yang telah di terapkan di Kota Bekasi.

 

Disclaimer

Artikel ini merupakan tulisan pembaca koransidak.com Penggunaan konten milik pihak lain sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Pos terkait