Konflik Lahan TPU, Katar Tamanrahayu Minta Pendampingan

  • Whatsapp

KORAN SIDAK, Bekasi – Pengurus Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Taruna Karang Taruna Kabupaten Bekasi, menerima surat permohonan pendampingan advokasi sosial, dari Pengurus Karang Taruna Desa Tamanrahayu, Kecamatan Setu, Rabu siang, (14/7/2021).

Pengurus Karang Taruna Desa Tamanrahayu yang diwakili oleh Emin Suryana dan Ahmad Yunus, dan didampingi Ketua Karang Taruna Kecamatan Setu, Acep Juandi berharap agar LBH Taruna dapat membantu menyelesaikan persoalan konflik TPU Mbah Wardi yang diklaim oleh warga bernama Gunawan bin Unan, sebagai tanah warisan dari Ontel Bin Teran, kepada Unan Bin Ontel dan kepada Gunawan bin Unan.

Ketua LBH Taruna, Denny Pramiyadi menyatakan menerima permohonan pendampingan advokasi sosial dari Pengurus Karang Taruna Desa Tamanrahayu Kecamatan Setu.

“LBH Taruna akan membentuk Tim Advokasi untuk mempelajari konflik TPU Mbah Wardi, seperti mengapa baru sekarang ini terjadi pelarangan pemakaman jenazah di TPU Mbah Wardi,” terang Denny.

Denny mengatakan, LBH Taruna akan berusaha membantu menyelesaikan konflik TPU Mbah Wardi ini dengan cara mendengarkan keterangan para pihak yang bersengketa.

“Kami akan meminta keterangan dari semua pihak lalu menawarkan win-win solution kepada para pihak, sehingga tidak lagi terjadi pelarangan pemakaman jenazah di TPU Mbah Wardi,” pungkasnya.

Sebelumnya, pada Rabu pagi, pengurus Karang Taruna Desa Tamanrahayu, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi pun mendatangi gedung DPRD Kabupaten Bekasi. Kedatangan mereka untuk menyampaikan surat terkait konflik pemakaman di TPU Mbah Wardi.

Emin ketua Karang Taruna Desa Tamanrahayu mengatakan, dengan terjadinya konflik lahan, mengakibatkan warga kesulitan menguburkan jenazah di tempat itu.

“Kami meminta pemerintah dan DPRD Kabupaten Bekasi untuk bisa hadir menyelesaikan permasalahan pemakaman Mbah Wardi,” kata Emin yang didampingi Sekretaris, Ahmad Yunus, dan Ketua Karang Taruna Kecamatan Setu, Acep Juandi.

“Memang itu dahulu pemakaman dan sebelumnya memang tidak ada konflik,” ujar pria yang akrab disapa Jibril ini.

Ia meminta DPRD Kabupaten Bekasi dapat mendengar aspirasi ini, pasalnya masyarakat membutuhkan kejelasan status makam di TPU Mbah Wardi.

“Kami meminta DPRD, pemerintah dan dinas terkait lebih tegas hadir biar tidak terjadi konflik dan tidak ada warga yang tidak bisa memakamkan di lahan TPU,” ucap dia.

DPRD diharapkan dapat menghadirkan Dinas terkait, BPN, Pemerintah Desa Tamanrahayu dan Gunawan yang mengklaim sebagai ahli waris tanah tersebut. (*)

Pos terkait