Kerjasama Pemkot dan Pemkab Bekasi Soal PDAM Tirta Bhagasasi ‘Pecah Kongsi’

  • Whatsapp
PDAM Tirta Bhagasasi (net)

KORAN SIDAK – Kesepakatan Kerjasama Penanaman modal di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi (TB) antara Pemerintah Kota (Pemkot) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi telah berakhir alias pecah kongsi. Saat ini pihak Pemkot Bekasi telah sepakat untuk berpisah dengan Pemkab Bekasi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Mat Atin (36) masyarakat Kabupaten Bekasi sekaligus Pelanggan PDAM Tirta Bhagasasi meminta Walikota Bekasi Rahmat Effendi segera membayar nilai kompensasi sebesar Rp 155 miliar atas aset milik Pemkab Bekasi.

Bacaan Lainnya

“Saya selaku masyarakat mendukung Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja segera mengambil langkah-langkah perbaikan pada manajemen perusahaan air tersebut,” tegas pria berkaca mata yang akrab disapa Bang Ujo, Sabtu (27/2/21).

Ujo menambahkan, dalam proses pelepasan modal Pemkot Bekasi digantikan dengan aset PDAM Tirta Bhagasasi yang ada di Kota Bekasi agar berjalan dengan baik.

“Berdasarkan proporsional modal yang ditanamkan di PDAM Tirta Bhagasasi maka kedua belah pihak meminta difasilitasi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Barat serta didampingi oleh Kepala Kejaksaan masing-masing wilayah,” ungkap Ujo.

“Kami selaku masyarakat Kabupaten Bekasi memberikan dukungan penuh kepada BPKP Jabar, Bupati Bekasi dan Walikota Bekasi agar dapat merealisasikan proses ini dengan sebaik-baiknya dan terkait pelepasan modal Pemkot Bekasi ini juga telah diperkuat dengan surat kesepakatan antara DPRD Kabupaten Bekasi dengan DPRD Kota Bekasi,” ujarnya.

Dirinya juga meminta dengan hormat kepada pihak Pemkot Bekasi khususnya Walikota Bekasi Rahmat Effendi segera membayar nilai kompensasi sebesar Rp 155 miliar.

“Jangan lagi memperlambat proses ini seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena prosesi pelepasan modal yang juga disebut pemisahan aset ini telah direncanakan sejak tahun 2007 lalu,” tukasnya.

“Bahkan menurut informasi yang kami terima, pernah terjadi kesepakatan pemisahan aset PDAM TB yang sudah sampai ke tahap prosesi penandatangan antara Bupati dan Walikota,” tambahnya

Dirinya sangat menyayangkan sikap yang dilakukan Walikota Bekasi pada 2019 lalu, sempat terjadi prosesi Pemisahan Aset Milik Kabupaten Bekasi tetapi Walikota Bekasi Malah meninggalkan dan membatalkan tanpa alasan yang Jelas

“Akan tetapi tanpa alasan yang jelas Walikota meninggalkan dan membatalkan agenda tersebut,”sesalnya.

Setahu dia, agenda yang difasilitasi BPKP Jabar itu terjadi pada 2019 lalu, di mana hanya tinggal melakukan penandatanganan antara Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja dan Walikota Bekasi Rahmat Effendi, namun gagal tanpa alasan yang diketahui publik.

“Berdasarkan hal tersebut, maka kami warga Kabupaten Bekasi meminta kepada seluruh pihak terkait antara lain Bupati Bekasi, Walikota Bekasi, BPKP Jabar, Kejati Jabar, Kejari Kabupaten Bekasi, Kejari Kota Bekasi dan pihak lainnya, agar hal seperti itu tidak terjadi lagi dan tentu saja hal itu berdampak negatif dan sangat mempermalukan semua pihak instansi dan institusi negara,” tegas Ujo.

“Pemisahan modal yang ditandai dengan pelepasan modal Pemkot Bekasi di PDAM Tirta Bhagasasi yang merupakan milik Kabupaten Bekasi atau kita sebut proses pemisahan aset ini merupakan solusi terbaik bagi dua pemerintah, mengingat Kota Bekasi pun telah memiliki PDAM Tirta Patriot,” jelasnya.

Editor: Budhie Uban

 

Pos terkait