Kepgub Jabar Soal Protokol Kesehatan di Kalangan Pesantren, Ini Kata Ustadz Ali Setiawan

  • Whatsapp

KORAN SIDAK – Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 443/Kep.321-Hukham/2020 tentang Protokol Kesehatan Untuk Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 Di Lingkungan Pondok Pesantren dinilai ada yang ganjil.

Pasalnya di dalam lampiran Keputusan Gubernur (Kepgub) tersebut ada poin Nomor 15 yang diduga menjadi polemik di kalangan Pondok Pesantren.

Bacaan Lainnya

Isi dari point tersebut menyatakan bahwa Pondok Pesantren harus membuat Surat Pernyataan Kesanggupan yang disampaikan kepada Bupati/Walikota setempat dan ditembuskan kepada aparat Kepolisian.

Mirisnya, isi Surat Pernyataan Kesanggupan tersebut ada poin mengenai kesediaan diberi sanksi bagi Pondok Pesantren yang terbukti melanggar Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19.

Menanggapi hal itu, Ustadz Ali Setiawan, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Hidayah Cinta Bakti Majalengka saat dihubungi koransidak.com via whatsapp mengaku, merasa kaget dengan adanya Keputusan Gubernur Jawa Barat tersebut.

“Karena baru kali ini di era reformasi, ada sebuah produk kebijakan yang berani mendorong pesantren untuk membuat surat kesanggupan bersedia mengikuti protokol kesehatan, bersedia menyiapkan sarana dan prasarana mandiri, bahkan parahnya bersedia diberi sanksi,” bebernya.

Ia menjelaskan, walaupun sekedar format surat dan bukan norma protokol serta sudah ada klarifikasi bentuk sanksi dalam koridor administrasi, tetapi ini urusan harga diri santri, urusan kehormatan institusi Pesantren.

“Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak bisa semena-mena menghadirkan corak arogansi dengan menghukum pesantren, walaupun itu hanya sekedar teguran lisan ataupun tulisan,” kata Ustadz Ali yang juga Penasehat GMNU Kabupaten Majalengka.

Pos terkait