Jelang Hari Anti Narkotika Internasional, PPRI Gelar Diskusi untuk Umum

  • Whatsapp

KORAN SIDAK – Persaudarian Perempuan Resi Divist Indonesia (PPRI) bekerja sama dengan WHRIN (Women and Harm Reduction International Network) dan Yayasan Anugerah Insan Residivist mengadakan aksi dan diskusi di Official Kopi Kita, Aren Jaya, Bekasi Timur Kota Bekasi, senin (28/06/21).

Hari Internasional Menentang Penyalahgunaan Narkotika dan Perdagangan Gelap (International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking) yang selalu diperingati semua negara di dunia setiap tahunnya. Di Indonesia lebih dikenal dengan HANI (Hari Anti Narkotika Internasional) dengan slogan “War on Drug”.

Baca Juga :

Salah satu pengurus PPRI Nofia Erizka Lubis mengatakan, perang terhadap narkotika dalam masa pandemi covid 19 ini masih saja terjadi penangkapan terhadap perempuan pengguna napza.

“Dalam 1 tahun terakhir ini di kota Bekasi, PPRI menerima laporan sedikitnya 30 perempuan pengguna napza ditangkap dan kemudian mereka semua dikirim ke tempat rehabilitasi dengan tidak memperhatikan protokol kesehatan,” ujar Nofia yang juga selaku ketua Yayasan Anugerah Insan Residivist.

Menurutnya, kegiatan ini diadakan untuk membahas tentang kegagalan perang narkotika di Indonesia dan meminta pengalihan dana perang narkotika untuk pengadaan layanan kesehatan bagi perempuan pengguna napza khususnya yang ditangkap dan tidak mendapat fasilitas kesehatan yang layak ketika berada didalam penjara.

“Tercatat di kami ada 3 orang perempuan yang sedang menyusui dan dipisah paksa dari bayinya, 2 perempuan sedang hamil, dan sebagian besar mengalami kesulitan mengganti pembalut saat mestruasi karena tidak ada fasilitas yang memadai, hal yang sama juga terjadi kota-kota lainnya di Indonesia,” jelasnya.

Dalam kesempatan kali ini mereka menyampaikan tuntutan sebagai berikut:

1. Segera hapuskan hukuman mati, pembunuhan di luar proses hukum, pengobatan wajib, sistem registrasi pengguna narkoba, dan hukuman penggunaan narkoba dalam kehamilan dengan tetap mengutamakan dekriminalisasi
2. Mengalokasikan sumber daya dan pendanaan jangka panjang untuk layanan dan secara bermakna melibatkan perempuan korban napza yang didasarkan pada kepedulian, kasih sayang, dan otonomi individu
3. Menciptakan layanan komprehensif yang responsif gender dan lingkungan kebijakan yang tidak menghakimi, tidak diskriminatif, aman, relevan, dan mendukung bagi perempuan pengguna napza dalam segala keragamannya
4. Menjunjung tinggi hak otonomi atas tubuh perempuan korban napza serta menerapkan mekanisme pencegahan kekerasan dan dukungan bagi perempuan pengguna napza yang menjadi korban kekerasan dan pelecehan
5. Pengarusutamaan gender pada penelitian dan data, karena perempuan korban napza adalah ahli dalam kehidupan mereka dan harus menjadi bagian penting dari penelitian, perencanaan, desain, implementasi, pemantauan dan evaluasi dari setiap kebijakan atau tindakan turunan yang mempengaruhi mereka.
Nofia pun berharap, akan terus mendorong pembuat kebijakan untuk segera mengakhiri perang terhadap narkotika, dan para pemangku kebijakan ini dapat lebih responsive terhadap kebutuhan perempuan pengguna napza.

“Semoga bisa dengan mudah untuk mengakses hak kesehatan, hak perlindungan hukum, dan hak kesejahteraan sosial sebagai manusia dan warga Negara Indonesia, karena mereka tidak lantas kehilangan semua hak-haknya sebagai manusia dan perempuan hanya karena menggunakan narkotika,” harapnya.

Pos terkait