Gunakan Anggaran Covid-19, Ketua Fraksi PAN Kubu Raya Minta Pemkab Transparan

  • Whatsapp
Ketua Fraksi PAN DPRD Kabupaten Kubu Raya, Herianto H. Rifa'i
Ketua Fraksi PAN DPRD Kabupaten Kubu Raya, Herianto H. Rifa'i

KORAN SIDAK – Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Kubu Raya, Herianto H. Rifa’i meminta Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan untuk transparan dalam penggunaan dana bantuan Covid-19, hasil dari Rasionalisasi APBD Kabupaten Kubu Raya tahun 2020.

Hal itu dikatakan Herianto H. Rifa’i kepada sejumlah awak media ketika ditanya tentang penanganan Pandemi Virus Covid-19 di Kabupaten Kubu Raya, Sabtu (16/5/2020).

Bacaan Lainnya

Dia berujar, anggaran hasil rasionalisasi yang bersumber dari dana APBD tahun 2020 yang diperuntukkan program Penanganan Pandemi Virus Corona di Kabupaten Kubu Raya sebesar Rp 23,5 miliar.

“Berdasarkan SKB 2 Menteri memerintahkan kepada kepala daerah untuk merasionalisasi anggaran tahun 2020 dalam rangka program bantuan langsung kepada masyarakat dan Program Pemulihan Ekonomi Masyarakat yang terdampak Covid-19,” jelas Herianto.

Sebagai Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Kubu Raya, Ia meminta Bupati sebagai Kepala Daerah untuk transparan dalam penggunaan dana APBD sebesar Rp 23,5 miliar tersebut.

“Anggaran sebesar itu harus jelas penggunaannya, terencana dengan baik serta bisa menyentuh kepentingan masyarakat dalam menghadapi dampak Pandemi Virus Covid-19 ini,” imbuhnya.

Karena lanjut dia, pandemi Covid-19 ini menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kubu Raya termasuk DPRD, bukan hanya tanggung jawab Bupati saja.

Dikatakan, dengan anggaran sebesar Rp 23,5 miliar itu diharapkan agar masyarakat Kubu Raya juga bisa tahu serta merasakannya. Transparansi dalam penggunaan anggaran tersebut bertujuan agar lebih tepat sasaran, terstruktur serta terukur.

“Karena sampai saat ini kami menilai belum ada langkah-langkah kongkrit dan strategis yang dilakukan Pemkab dalam menangani dampak Covid-19 di Kubu Raya,” tuturnya.

Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan membenarkan, adanya anggaran sebesar Rp 23 miliar untuk penanganan Covid-19. Anggaran itu, menurutnya baru saja dianggarkan. Dan anggaran tersebut dalam bentuk belanja tidak terduga.

“Yang dimaksud minta transparan ini, apakah jumlahnya atau penggunaannya. Kalau penggunaannya kan masih belum juga berjalan. kan ada inspektorat, BPK dan BPKP lembaga audit yang berwenang dan institusi penegak Hukum,” beber Muda.

Lebih lanjut Muda menambahkan, karena anggaran untuk penanganan itu kan sifatnya belanja tak terduga, mungkin ada juga dalam bentuk operasional.

“Tapi, sebaiknya bisa konfirmasi melalui whatsapp ke Pak Sekda karena ini soal tekhnis mas,” pungkasnya.

Pos terkait