Alasan Penyegaran, Kades Mangunjaya Diduga Rombak Perangkat Desa Secara Sepihak

  • Whatsapp
Kades Mangunjaya, Jayadi Said (tengah)

KORAN SIDAK – Perombakan perangkat Pemerintah Desa Mangunjaya dalam waktu dekat akan dilakukan Kepala Desa Jayadi Said. Sebelumnya sebanyak 9 pamong desa diundang Kades Jayadi Said di aula kantor desa Mangunjaya, Selasa (23/2).

Kades Mangunjaya, Jayadi Said mengatakan, pertemuannya tersebut dalam rangka silaturahmi. “Silaturahmi agar jangan terputus,” katanya saat ditanya awak media.

Disinggung soal pengangkatan pamong desa, Jayadi Said enggan berkomentar lebih jauh. Kendati demikian, banyak pihak yang menyesalkan jika formasi pamong desa tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Pengangkatan perangkat desa harus melalui mekanisme yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan terkait Kepala desa tidak dapat mengangkat perangkat desa tanpa konsultasi dan rekomendasi tertulis dari camat,” Kata Abdul Rosid tokoh masyarakat setempat.

Dikatakan, dalam beberapa aturan terkait dengan pengangkatan perangkat desa, tidak ada aturan yang secara eksplisit menjelaskan apakah pemberhentian atau pengangkatan tersebut dapat dilakukan terhadap seluruh perangkat desa atau tidak.

“Dalam Permendagri 83/2015 juga mengatur mengenai mekanisme pengangkatan perangkat desa sebagai berikut yang pada dasarnya sama dengan yang diatur dalam PP Desa,” ungkapnya.

a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;

b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;

c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;

d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;

e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;

f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;

g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan

h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

Sepanjang penelusuran awak media dalam beberapa aturan di atas, tidak ada aturan tentang pengangkatan perangkat desa yang secara eksplisit mengatur apakah pemberhentian atau pengangkatan tersebut dapat dilakukan terhadap seluruh perangkat desa atau tidak. Pada intinya, kepala desa yang baru ingin mengangkat perangkat desa yang baru, maka ia harus melalui mekanisme yang telah diatur sebagaimana yang telah dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan di atas.

Alasan pemberhentian Perangkat Desa adalah:
a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
c. berhalangan tetap;
d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa; dan
e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
Pemberhentian Perangkat Desa inipun wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.

Oleh karena itu, kepala desa selaku pihak yang berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa tentu harus bertindak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dasar hukum:
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Kepala desa Mangunjaya Jayadi Said mengatakan bahwa ia melaksanakan ini hanya untuk penyegaran seperti pegawai instansi. “Kemungkinan pegawai lama tidak putus silahturahmi,” ujarnya.

Pos terkait